Sadar Korupsi ( perlukah???)

Semenjak Republik ini merdeka korupsi selalu menjadi trending topic yang selalu hangat, bagaikan sepotong kue yang menggiurkan. Sudah tak terhitung korban pejabat, partai, institusi yang tercemar karenanya namun bagaikan memotong kuku korupsi selalu tumbuh dengan sosok yang berbeda bahkan seakan melakat sebagai budaya nasional dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam kasus terbaru dimana partai berkuasa di negara ini paling banyak dirugikan karena banyaknya oknum yang terseret dalam arus deras korupsi, sampai muncul pernyataan bahwa tingkah laku korupsi mungkin dikarenakan banyak pihak yang tidak menyadari atau kurang mengerti pengertian korupsi.

Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) atau rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Saking populernya korupsi di Indonesia Guy J Parker dalam tulisannya berjudul "Indonesia 1979: The Record of three decades (Asia Survey Vol. XX No. 2, 1980 : 123). Begitu pula J.W Schoorl mengatakan bahwa " di Indonesia di bagian pertama tahun 1960 situasi begitu merosot sehingga untuk sebagian besar golongan dari pegawai, gaji sebulan hanya sekadar cukup untuk makan selama dua minggu. Dapat dipahami bahwa dalam situasi demikian memaksa para pegawai mencari tambahan dan banyak diantaranya mereka mendapatkan dengan meminta uang ekstra untuk pelayanan yang diberikan". ( Sumber buku "Pemberantasan Korupsi karya Andi Hamzah, 2007).

Jika memahami pengertian di atas korupsi lebih pada tindak kesengajaan, memanfaatkan jabatan demi kepentingan pribadi. Kata sengaja disini harus digarisbawahi untuk mencounter pernyataan ‘ketidaktahuan’ pelaku akan korupsi yang dilakukannya karena itulah yang sering kita dengar di media-media dengan perilaku pelaku yang ‘meminta jatah’, ‘sengaja meloloskan tender dengan imbalan’, ‘proyek pesanan’ yang secara umum merupakan aktivitas yang dilandasi unsur kesadaran dan kesengajaan. Jika menilik penelitian Guy J Parker mungkin kita masih bisa memahami kondisi waktu (tahun 1960) ketika faktor utama korupsi adalah gaji yang hanya cukup untuk 2 minggu, tetapi apakah sekarang para pejabat mengalami kondisi yang sama???

Dengan tidak mengurangi rasa hormat kita juga harus memahami situasi yang memungkinkan pelaku korupsi tidak mengetahui perilaku korupsi karena semua orang dalam suatu institusi melakukan hal itu sehingga dipahami sebagai hal yang lumrah dan ‘legal’. Ada baiknya perlu dikaji kembali perlunya penerbitan informasi yang menerangkan pengertian korupsi secara terperinci, mendetail dan disertai contoh, atau sebagai kurikulum sekolah sehingga diharapkan semua elemen atau orang perorang calon pejabat masa depan sudah mengetahui apa dan bagaimana sesuatu hal bisa dinyatakan sebagai korupsi. Teknisnya dalam konteks pendidikan mungkin perlu dirancang kurikulum mengenai korupsi layaknya pelajaran wajib PPKN, Agama dan Bahasa bahkan kalau perlu dimasukkan ke dalam rangkaian Ujian Nasional, dalam konteks Badan Usaha atau BUMN dan lembaga sejenis semua elemen wajib mengikuti penataran dan pengajaran seluk beluk dan semua yang terkait dengan Korupsi lengkap dengan ancaman pidana yang mengancam pelakunya. Harapannya semua faham dan “sadar korupsi”  dalam pengertian semua pejabat bebas 2K (Korupsi, Kolusi).

Apakah hal itu bisa mencegah Korupsi??? Hanya Tuhan yang tahu, karena penyebab utamanya bukan lagi sekedar untuk pemenuhan kebutuhan hidup seperti terjadi di awal tahun 60-an tetapi lebih menyerupai mainstream yang terdoktrin secara rapi sebagai kesatuan paket sebuah struktur jabatan.. Tetapi  paling tidak kita tak akan menemukan lagi prediksi bahwa korupsi terjadi karena ketidaktahuan atau ketidaksengajaan pelaku sehingga muncul opsi bisa dimaklumi.